Malang – Ketua Forum Paguyuban Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Jawa Timur, Prof. Dr. Nurhasan, menegaskan bahwa pihaknya tidak menjadi inisiator deklarasi Pemilu Damai 2024. Penegasan ini disampaikan setelah Pertemuan Paguyuban Rektor PTN se-Jatim di Graha Rektorat Universitas Negeri Malang (UM), pada Selasa (6/2/2024).

“Kami tidak melakukan deklarasi Pemilu Damai. Saya sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia telah menyampaikan hal tersebut, dan hal serupa juga sudah dilakukan di UNESA,” ungkap Nurhasan kepada wartawan pada Selasa (6/2/2024).

Meskipun demikian, Nurhasan yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA), menekankan pentingnya menjaga kondusivitas di lingkungan kampus menjelang Pemilu 2024.

“Yang penting adalah bagaimana forum PTN di Jatim ini dapat menjaga kondusivitas di kampus masing-masing agar Pemilu dapat berlangsung dengan damai, nyaman, dan aman,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nurhasan menjelaskan bahwa pertemuan forum paguyuban rektor PTN se-Jatim tersebut hanya membahas beberapa hal internal terkait persoalan kampus, seperti uang kuliah tunggal (UKT) dan penerimaan mahasiswa baru.

Peserta pertemuan ini terdiri dari berbagai PTN di Jatim, termasuk Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Brawijaya Malang (UB), Universitas Airlangga Surabaya (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UPN Veteran Jatim, Universitas Jember, Universitas Trunojoyo Madura, UIN Sunan Ampel, UIN Malang, UIN KH Achmad Siddiq, dan UIN Sayyid Ali Rachmatullah.

“Ini merupakan pertemuan rutin Forum Paguyuban Rektor PTN se-Jatim, di mana kami membahas berbagai hal terkait peringkat nasional dan internasional, serta upaya-upaya untuk penerimaan mahasiswa baru,” jelasnya.

“Kami juga membicarakan tentang cara menyikapi aturan terkait UKT agar tidak melanggar peraturan yang berlaku,” tambah Nurhasan.